Dalam keterangannya, Mensesneg mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Prasetyo menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal ini bukan sekadar peretasan biasa, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan.
"Dugaan tindakan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal ini merupakan persoalan yang sangat serius. Tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan kepentingan dan keselamatan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk memproses dan mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Presiden menekankan agar seluruh proses hukum dibuka secara terang benderang tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.
Meski Istana tengah menghadapi persoalan keamanan informasi yang krusial, pemerintah memastikan bahwa stabilitas nasional dan operasional penegakan hukum tetap terjaga. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir terkait penyelenggaraan pengayoman publik.
Pemerintah menjamin seluruh pelayanan kepolisian kepada masyarakat akan tetap berjalan optimal dan tidak akan terganggu oleh dinamika penanganan kasus ini.
Penulis: Yoga
Editor: Rudi

