SDN Sukapura 3 Jadi Rujukan Pembelajaran Kelas Rangkap Disdik Kabupaten Ciamis

Situasi aktifitas PKR di SDN Sukapura 3 Kabupaten Probolinggo (Doc.Istimewah)

SUKAPURA, PROBOLINGGO - Keterbatasan jumlah guru dan peserta didik di sejumlah Sekolah Dasar (SD) mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk mempelajari penerapan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) di Kabupaten Probolinggo. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan studi tiru dan berbagi pengalaman tersebut adalah SDN Sukapura 3, Kecamatan Sukapura, pada Rabu (4/11/2026).

SDN Sukapura 3 merupakan satu dari delapan lembaga pendidikan percontohan PKR di Kabupaten Probolinggo. Program yang dikembangkan sejak 2018 melalui pendampingan INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia kini telah berhasil direplikasi di 183 lembaga pendidikan di Probolinggo.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Disdik Kabupaten Ciamis melakukan observasi langsung ke ruang kelas untuk melihat proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berbasis kelas rangkap, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Diskusi mendalam tersebut membedah peran serta tantangan dari berbagai pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, pengawas, komite sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), hingga pihak INOVASI sebagai mitra pendukung.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdik Kabupaten Ciamis, Ewo, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

“Alhamdulillah, rekan-rekan kami tadi sudah langsung melakukan survei ke lokasi kelas. Dari kunjungan tersebut, kami mendapatkan gambaran riil mengenai penerapan kelas rangkap di sekolah. Praktik ini menjadi bahan pembelajaran berharga bagi kami dalam mengatasi tantangan keterbatasan guru,” ujar Ewo.

Ewo mengungkapkan bahwa dari total 744 SD di Kabupaten Ciamis, terdapat sekitar 80 sekolah yang memiliki jumlah murid kurang dari 40 orang. Kondisi ini yang mendasari Disdik Ciamis untuk mempertimbangkan PKR sebagai alternatif optimasi layanan pendidikan.

“Harapannya, melalui sharing dan diskusi bersama ini, kami bisa mendapatkan formula pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan untuk pengembangan pendidikan di Ciamis,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kecamatan Sukapura, Nur Habibah Umaroh, menilai praktik PKR di Kabupaten Probolinggo sangat inspiratif dan berpotensi besar untuk direplikasi di wilayah lain dengan kondisi geografis dan demografis serupa.

“Kunjungan ini tidak hanya menjadi wadah melihat praktik di lapangan, tetapi juga menggali berbagai aspek pendukung keberhasilannya. Harapannya, ini bisa jadi referensi Ciamis untuk menjaga keberlangsung an pembelajaran sekaligus memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi secara optimal,” tutur Nur Habibah.

Sementara itu, Kepala SDN Sukapura 3, Mujiono, memaparkan kondisi sekolahnya yang saat ini memiliki 41 siswa (turun dari 45 siswa pada dua tahun sebelumnya). Menurutnya, penurunan ini bukan disebabkan oleh persaingan antar-sekolah, melainkan faktor demografi lokal dengan populasi anak usia sekolah yang relatif sedikit.

“Dalam situasi ini, pembelajaran kelas rangkap menjadi pendekatan paling ideal. Guru dituntut kreatif mengelola sumber daya agar siswa tetap memperoleh hak belajar secara optimal. Bagi kami, kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus pemacu semangat untuk terus berbenah,” terang Mujiono.

Di sisi lain, District Officer INOVASI Kabupaten Probolinggo, Anwar Sutranggono, menjelaskan bahwa fokus utama program ini adalah perbaikan kebijakan dan praktik pembelajaran dasar, mencakup literasi, numerasi, serta karakter.

“Pengembangan kelas rangkap di Probolinggo berawal dari analisis persoalan daerah pada 2018. Prinsip kami adalah 'menyelesaikan masalah lokal dengan solusi lokal'. Kami menggali isu bersama pemangku kepentingan setempat hingga menemukan metode kelas rangkap ini,” ungkap Anwar.

Anwar menambahkan bahwa pendekatan PKR yang mulanya diinisiasi sebagai program pendampingan kini telah diakui dan diadopsi di tingkat kementerian. Saat ini, fokus pendampingan diarahkan pada tahap monitoring, evaluasi, serta pengumpulan bukti praktik baik (best practices) untuk menjamin keberlanjutan program di masa mendatang.

Lebih baru Lebih lama