Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, yang memimpin langsung sidak tersebut, mengungkapkan kekecewaannya saat menemukan porsi dan jenis menu yang belum memenuhi kriteria gizi seimbang.
"Kami menemukan dua persoalan krusial. Pertama, porsi makanan masih di bawah standar kebutuhan gizi. Kedua, menu untuk anak sekolah disamakan dengan ibu menyusui, padahal kebutuhan nutrisi mereka sangat berbeda," ujar Ugas di sela-sela peninjauan.
Menurut Ugas, program strategis nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, akurasi menu dan kecukupan gizi menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar oleh pihak pengelola dapur.
Selain mengecek proses produksi di dapur, tim Satgas yang melibatkan Dinas Kesehatan, Diskominfo, dan Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah warga. Langkah ini diambil untuk memastikan laporan masyarakat mengenai kualitas makanan yang diterima benar-benar valid.
Ugas memberikan peringatan keras kepada pihak pengelola SPPG agar segera melakukan perbaikan manajemen dapur. Ia meminta unit yang belum siap secara teknis untuk tidak memaksakan operasional sebelum seluruh standar terpenuhi.
"Jangan dipaksakan jika memang belum siap. Penuhi dulu seluruh standar teknis dan regulasi gizi yang ada agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan," tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan guna menjamin efektivitas program MBG berjalan optimal dan tepat sasaran di tingkat daerah.
Komentar Pembaca
Memuat komentar...